Seorang prajurit wanita Nepal dengan pemandangan Pegunungan Himalaya di belakangnya. (Sumber)

Nepal. Itulah nama dari sebuah negara pegunungan di Asia yang wilayahnya diapit oleh Cina & India. Nepal juga kerap disebut sebagai "atap dunia" (roof of the world) karena lokasinya yang terletak ribuan meter di atas permukaan laut sebagai akibat dari wilayahnya yang berada di Pegunungan Himalaya, barisan pegunungan tertinggi di dunia. Tidak hanya itu, Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia juga berada di wilayah Nepal. Sebagai akibat dari wilayahnya yang didominasi oleh gunung-gunung tinggi, Nepal pun menjadi salah satu daerah tujuan wisata favorit para pendaki gunung & petualang.

Oke, itu tadi sekilas soal Nepal. Sekarang mari kita bicara soal sejarah dari negara asal etnis Gurkha ini. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik keindahan alam khas pegunungan yang dimilikinya, Nepal juga memiliki sejarah modern yang kelam karena negara tersebut pernah dilanda oleh perang saudara antara pihak kerajaan & kelompok pemberontak komunis yang anti-kerajaan. Perang sipil tersebut berlangsung selama sekitar 10 tahun, tepatnya antara tahun 1996 hingga tahun 2006. Tidak lama setelah perang berakhir, rezim Kerajaan Nepal yang sudah berkuasa sejak abad ke-18 dibubarkan & digantikan oleh sistem pemerintahan republik sosialis federal.



LATAR BELAKANG

1. Faktor Sosial Ekonomi

Nepal dalam sejarahnya terkenal sebagai salah satu negara Asia yang paling miskin - tidak hanya di Asia, tapi juga dunia. Kemiskinan yang melanda Nepal tidak lepas dari kebijakan politik dari negara kerajaan tersebut yang selama berabad-abad menutup diri dari dunia luar & menggantungkan dirinya pada sektor pertanian semata. Sektor pertanian di Nepal sendiri sebenarnya bisa dikatakan tidak terlalu maju karena minimnya lahan pertanian yang bisa ditanami di negara tersebut & terbatasnya fasilitas serta teknologi modern penunjangnya.

Contoh potret kemiskinan yang menampilkan para penduduk di daerah pelosok Nepal. (Sumber)

Kebijakan Nepal yang menutup diri dari dunia luar tersebut - dikenal juga sebagai politik isolasionis - juga turut andil dalam membuat kondisi sosial rakyat Nepal tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai gambaran singkat, hingga tahun 1950 Nepal tidak memiliki fasilitas layanan publik modern semisal rumah sakit, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, & kompleks industri. Situasi tersebut pada gilirannya menjadi batu sandungan tersendiri bagi Nepal saat "negeri atap dunia" tersebut mulai membuka diri & berusaha membaur dengan aktivitas perekonomian masyarakat dunia di tahun 1991.

Nepal juga memiliki masalah soal kesenjangan sosial & diskriminasi berbasis kasta. Sebagai contoh, sekitar 35 % penduduk Nepal berasal dari kasta Dalit - kasta yang dianggap sebagai kasta tingkat bawah dalam struktur sosial masyarakat Nepal - yang umumnya mendiami kawasan perbukitan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Nepal, kasta Dalit hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar semisal pandai besi, penjahit, serta pembuat sepatu. Di lain pihak, lebih dari 90 % posisi-posisi penting di sektor layanan publik didominasi oleh kasta-kasta atas seperti kasta Brahma & Newar.

Faktor geografis juga turut berperan dalam kemiskinan & keterbelakangan yang melanda Nepal. Sebagai akibat dari kondisi Nepal yang bergunung-gunung, beberapa daerah di pelosok Nepal menjadi sulit diakses & pembangunan fasilitas-fasilitas penghubung di darat semisal jalan raya juga sulit dilakukan. Buntutnya, daerah-daerah yang bersangkutan pun jadi tidak tersentuh oleh pembangunan nasional & para penduduknya dipaksa hidup mandiri dalam kondisi serba terbatas. Saat perang sipil meletus, daerah-daerah pedesaan yang terisolasi inilah yang kelak menjadi basis utama bagi kelompok pemberontak untuk melakukan aktivitas perlawanannya.


2. Faktor Politik

Peta dari Nepal. (Sumber)

Sejak pendiriannya di abad ke-18, Nepal menganut sistem monarki absolut yang berarti raja memiliki kuasa penuh atas Nepal. Namun memasuki abad ke-20 seiring dengan semakin banyaknya rakyat Nepal yang menimba ilmu di luar negeri, tuntutan untuk mengubah sistem pemerintahan Nepal menjadi monarki parlementer pun mulai merebak. Harapannya, dengan adanya parlemen, maka rakyat Nepal bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen & memperjuangkan kepentingannya di sana. Selain dari golongan terpelajar, tuntutan untuk mengubah sistem pemerintahan Nepal juga datang dari golongan masyarakat kelas bawah yang selama ini merasa hak-haknya diabaikan oleh pihak Kerajaan.

Upaya mereformasi sistem politik Nepal sendiri awalnya mendapat penolakan keras dari pihak Kerajaan Nepal. Namun memasuki tahun 1959, kondisinya mulai berubah setelah Raja Mahendra yang baru berkuasa di tahun tersebut mengizinkan digelarnya pemilu untuk menentukan susunan badan parlemen Nepal. Pemilu tersebut berhasil dimenangkan oleh Partai Kongres Nepal (PKN) yang beraliran sosialis. Sayang, usia dari parlemen Nepal tidaklah panjang menyusul keputusan dari Raja Mahendra untuk membubarkan parlemen di tahun 1962 pasca munculnya gesekan antara pihak Kerajaan dengan pihak parlemen. Sebagai akibatnya, Nepal pun kembali menjadi monarki absolut di mana raja Nepal memiliki kuasa penuh atas negaranya.

Meskipun parlemen Nepal sudah dibubarkan, partai-partai politik yang ada di Nepal tetap bertahan kendati kini mereka harus melakukan aksinya secara sembunyi-sembunyi. Partai-partai politik tersebut awalnya bekerja sendiri-sendiri. Namun memasuki dekade 90-an, situasinya berubah setelah partai-partai politik yang beraliran kiri melebur menjadi partai politik baru yang bernama Partai Komunis Nepal (PKN). Pasca pendiriannya, PKN lalu bekerja sama dengan partai-partai politik lain yang berbeda ideologi & menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Kerajaan Nepal memberlakukan kembali sistem parlementer.

Bendera dari PKN. (Sumber)

Tuntutan dari partai-partai politik tersebut diterima oleh pihak Kerajaan & pemilu parlementer pun kembali digelar pada bulan Mei 1991. Namun setahun kemudian menyusul krisis ekonomi yang melanda Nepal, mulai timbul keretakan di tubuh parlemen akibat perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk menangani krisis. Di luar gedung parlemen, aksi protes & seruan mogok massal juga mulai menggema di seantero Nepal. Pihak pemerintah Nepal lantas merespon aksi-aksi protes tersebut dengan tindakan tangan besi sehingga konflik terbuka antara polisi Nepal & para pemrotes pun tak terhindarkan. Tidak jarang timbul korban jiwa ketika terjadi konflik terbuka antara polisi dengan para demonstran & aktivis.

Menyusul semakin berlarut-larutnya kondisi sosial politik di Nepal, sejumlah anggota PKN yang merasa tidak puas dengan sikap petinggi partai mereka lantas mengundurkan diri & mendirikan kelompok baru bernama Partai Komunis Nepal Bersatu (Maois) (PKNB (M)). Tak lama usai pendiriannya, PKNB (M) mengajukan sejumlah permintaan ke pihak Kerajaan di mana pada intinya, PKNB (M) meminta agar sistem diskriminasi berbasis kasta dihapuskan & campur tangan India - negara tetangga sekaligus salah satu penyokong utama perekonomian Nepal - atas Nepal dibatasi. Ketika permintaan pihak PKNB (M) tidak digubris oleh pemerintah Nepal, di bulan Februari 1996 PKNB (M) pun menyatakan bahwa mereka akan berusaha menumbangkan Kerajaan & menggantinya dengan sistem republik lewat jalur perlawanan bersenjata.



BERJALANNYA PERANG

Gerakan Rahasia yang Semakin Berbahaya

Pasca keluarnya pernyataan dari PKNB (M) mengenai cita-cita mereka untuk menumbangkan Kerajaan Nepal lewat jalur perjuangan bersenjata - dikenal juga sebagai "perang rakyat" di mata para simpatisan PKNB (M) - perang sipil Nepal pun dimulai. Dalam perjuangannya, PKNB (M) terinsipirasi dari aktivitas yang dilakukan oleh Naxalite, kelompok bersenjata beraliran komunis Maois yang sejak akhir dekade 60-an aktif melakukan pemberontakan di pelosok timur India. Pada masa-masa awal perjuangannya, taktik PKNB (M) umumnya berupa aksi-aksi vandalisme berskala kecil yang ditujukan pada fasilitas milik pemerintah & properti milik perusahaan asing.

Para anggota PKNB (M) yang sedang berpatroli. (Sumber)

Hingga tahun 1999, aktivitas PKNB (M) bisa dikatakan nyaris tidak terendus oleh pemberitaan media internasional. Pihak pemerintah Nepal sendiri lebih cenderung mendeskripsikan PKNB (M) sebagai kelompok teroris lokal pembuat onar yang motif aslinya tidak jelas. Namun memasuki bulan Februari 1999, kondisinya mulai berubah setelah sejak bulan tersebut, aksi-aksi penyerangan yang dilakukan oleh PKNB (M) meningkat tajam. Di tahun yang sama, PKNB (M) juga menyerukan kepada rakyat Nepal dari "golongan tertindas" agar ikut serta mengangkat senjata. PKNB (M) juga mulai menjadikan kawasan-kawasan pedesaan yang terpencil sebagai markas & basis massanya.

Semakin meningkatkanya aktivitas pemberontakan yang dilakukan PKNB (M) lantas membuat pemerintah Nepal mulai berpikir untuk ikut menerjunkan tentara nasional demi menumpas PKNB (M). Namun, rencana tersebut gagal direalisasikan setelah petinggi tentara nasional Nepal menyatakan bahwa mereka baru mau ikut campur kalau mendapat persetujuan dari seluruh anggota parlemen. Suatu hal yang sangat sulit terwujud saat itu mengingat kentalnya aroma persaingan antar partai. Meningkatnya aktivitas PKNB (M) juga diikuti dengan munculnya dugaan bahwa ada sebagian mantan tentara Inggris dari etnis Gurkha yang ikut membantu aktivitas perjuangan PKNB (M).


Gagalnya Perundingan Damai

Memasuki tahun 2000, perang sipil di Nepal yang awalnya hanya terpusat di wilayah timur & tengah negara tersebut akhirnya merambat ke wilayah timur. Semakin meluasnya area perang sipil & menguatnya pengaruh PKNB (M) di seantero Nepal lantas diikuti dengan munculnya tawaran dari PKNB (M) untuk berunding. Dalam tawaran tersebut, PKNB (M) meminta pemerintah Nepal membebaskan para anggota PKNB (M) yang ditahan & menghentikan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi untuk mengekang sepak terjang PKNB (M).

Istana Kathmandu, lokasi terjadinya pembantaian para anggota Kerajaan Nepal. (Sumber)

Tawaran yang diajukan oleh PKNB (M) tidak digubris oleh pemerintah Nepal. Yang terjadi justru adalah sejak bulan Desember 2000, pemerintah Nepal memberlakukan kebijakan "pengadilan khusus" di mana target utama dari kebijakan baru tersebut adalah para anggota & simpatisan PKNB (M). Beberapa hari kemudian atau tepatnya di bulan Januari 2001, pemerintah Nepal juga membentuk kelompok milisi khusus bernama Angkatan Polisi Bersenjata Nepal untuk membantu memerangi aktivitas PKNB (M).

Tahun 2001 juga merupakan salah satu tahun terpenting dalam perang sipil di Nepal karena pada bulan Juni di tahun yang sama, terjadi peristiwa pembantaian para anggota istana Kerajaan Nepal oleh Putra Mahkota Dipendra yang kemudian menembak dirinya sendiri usai melakukan pembantaian. Pasca peristiwa pembantaian yang juga menewaskan raja Nepal tersebut, Gyanendra selaku putra dari raja Nepal & saudara dari Dipendra lalu diangkat menjadi raja baru Nepal. Sebulan kemudian, pemerintah Nepal & PKNB (M) sempat berhenti berperang untuk sementara waktu untuk melakukan perundingan damai. Sayang, proses perundingan damai tersebut harus berakhir dengan jalan buntu setelah PKNB (M) & pemerintah Nepal gagal mencapai kesepakatan bersama.

Tak lama usai gagalnya perundingan damai, PKNB (M) melancarkan serangan besar-besaran ke kantor-kantor polisi & pos-pos militer di seantero Nepal pada bulan November 2001. Merasa murka dengan tindakan PKNB (M) tersebut, di bulan yang sama pemerintah Nepal memberlakukan masa darurat nasional & mulai menerjunkan tentara nasional untuk membantu memerangi PKNB (M). Suatu tindakan yang oleh pengamat luar negeri dianggap terlambat karena saat tentara Nepal mulai diterjunkan, PKNB (M) sudah terlanjur mendapatkan pengalaman perang gerilya sejak beberapa tahun sebelumnya - tepatnya sejak tahun 1996 yang juga merupakan awal dari perang sipil Nepal.


Konflik antara Kerajaan & Parlemen

Tentara nasional Nepal yang sedang bersiaga. (Sumber)

Mulai dilibatkannya tentara nasional Nepal untuk memerangi PKNB (M) membuat intensitas perang sipil semakin meningkat. Kubu Nepal sepintas berada di atas angin menyusul mengalirnya bantuan diplomatik & militer dari luar negeri. Di tahun 2002 contohnya, pasukan Nepal menerima tambahan ribuan senapan mesin dari AS & Belgia. Setahun berikutnya, tentara nasional AS & Nepal juga melakukan latihan militer bersama. Sejak tahun 2002, campur tangan Raja Gyanendra atas parlemen Nepal juga semakin kuat & ia bahkan sempat melakukan pergantian perdana menteri secara paksa dengan dalih menjaga stabilitas negara.

Walaupun berada dalam posisi yang kian tertekan, PKNB (M) masih mampu meplerihatkan tajinya sebagai momok bagi pemerintah Nepal. Sebagai contoh, pada bulan September 2003, PKNB (M) meledakkan 5 buah bom & melakukan penembakan ke pos-pos polisi. Setahun kemudian, para anggota PKNB (M) yang sudah menguasai kawasan pedesaan di seantero Nepal mulai melakukan blokade untuk mengisolasi Kathmandu, ibukota Nepal. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, para simpatisan PKNB (M) juga beberapa kali menggelar aksi demonstrasi & mogok masal untuk menggoyang kekuasaan Kerajaan Nepal.

Menyusul semakin panasnya kondisi Nepal, muncul upaya dari Raja Gyanendra untuk membubarkan parlemen & mengambil alih kontrol atas Nepal seutuhnya. Partai-partai politik Nepal jelas menolak, namun mereka tak berkutik setelah Raja Gyanendra menerjunkan tentara & polisi untuk menangkap para anggota senior partai di bulan Februari 2005. Terhitung sejak bulan yang sama, Raja Gyanendra juga membredel kantor-kantor media lokal & mematikan jaringan telpon serta internet. Suatu tindakan yang belakangan menjadi bumerang karena usai menjalankan kebijakan tersebut, partai-partai politik Nepal yang awalnya tidak kompak mulai bersatu padu & bahkan mau bekerja sama dengan PKNB (M) untuk menggoyang kekuasaan Raja Gyanendra.

Para pendukung PKNB (M) yang sedang berdemonstrasi. (Sumber)

Memasuki tahun 2006, kepercayaan rakyat atas Kerajaan Nepal kian memudar. PKNB (M) lantas memanfaatkan momen tersebut untuk menggelar aksi mogok massal & demonstrasi besar-besaran sejak bulan Maret 2006. Kewalahan menanggapi aksi-aksi tersebut, pihak Kerajaan Nepal akhirnya setuju untuk mendirikan kembali parlemen & melakukan perundingan dengan PKNB (M). Hasilnya, di bulan November 2006 pihak Kerajaan Nepal setuju untuk membiarkan para anggota PKNB (M) mendapatkan jatah kursi di parlemen & sebagai gantinya, PKNB (M) harus membiarkan senjatanya dilucuti di bawah pengawasan PBB. Dengan dicapainya kesepakatan tersebut, perang sipil Nepal yang sudah berlangsung selama 10 tahun pun berakhir.



KONDISI PASCA PERANG

Perang sipil Nepal yang berlangsung selama 10 tahun mengakibatkan sekitar 12.000 orang lebih kehilangan nyawanya. Perang tersebut juga mengakibatkan sektor pariwisata - salah satu sektor ekonomi terpenting di Nepal - mengalami kelumpuhan sebagai akibat dari kondisi keamanan yang tidak menentu. Tidak hanya itu, banyak pemuda Nepal yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari perang & mencari nafkah. Selama perang berlangsung, mereka secara konsisten menyumbangkan sebagian pendapatannya ke Nepal sehingga pemerintah Nepal bisa menghindari kebangkrutan ekonomi dengan mengandalkan uang dari para perantauan tersebut.

Berdasarkan pemilu konstituen yang digelar pada bulan Desember 2007, parlemen Nepal menyatakan bahwa Kerajaan Nepal akan dibubarkan. Pembubaran tersebut akhirnya benar-benar terwujud pada bulan Mei 2008 sehingga terhitung sejak bulan yang sama, riwayat Kerajaan Nepal berakhir & Nepal kini berubah menjadi negara republik federal beraliran sayap kiri (sosialis). Sebulan sebelumnya, PKNB (M) yang kini menjadi partai politik legal juga berhasil menjadi partai paling dominan di parlemen setelah berhasil meraih suara mayoritas dalam pemilu parlemen.

Suasana kota Kathmandu, 6 tahun sesudah berakhirnya perang sipil. (Sumber)

Walaupun perang sudah lama berakhir, kondisi sosial politik dari negara tersebut juga belum sepenuhnya pulih. Sebagai contoh, di tahun 2009 parlemen yang didominasi oleh anggota PKNB (M) dibubarkan paksa & digantikan oleh parlemen yang keanggotaannya didominasi partai-partai rival PKNB (M). Di sektor ekonomi, Nepal juga masih menjadi salah satu negara termiskin di Asia & banyak mengandalkan bantuan finansial dari negara-negara luar untuk mencukupi kebutuhannya. Jelas diperlukan usaha yang tidak mudah bagi Nepal untuk bisa keluar dari segala kekurangan tersebut. Satu hal yang pasti, peperangan jelas bukanlah solusi untuk mengatasi masalah tersebut & sudah sepatutnya rakyat Nepal mau bersatu padu agar bisa mengatasi masalah negaranya bersama-sama.  -  © Rep. Eusosialis Tawon



RINGKASAN PERANG

1. Waktu & Lokasi Pertempuran
    - Waktu : 1996 - 2006
    - Lokasi : Nepal

2. Pihak yang Bertempur
    (Negara)  -  Nepal
          melawan
    (Grup)  -  PKNB (M)

3. Hasil Akhir
    - Perang berakhir tanpa pemenang
    - PKNB (M) menjadi partai politik legal
    - Pembubaran Kerajaan Nepal & pembentukan republik federal di tahun 2008

4. Korban Jiwa
    Sekitar 12.700 jiwa



REFERENSI

BBC News - Nepalese monarchy to be abolished
BBC News - Peace deal ends Nepal's civil war
Wikipedia - Economy of Nepal
Wikipedia - History of Nepal
Wikipedia - Nepal
Wikipedia - Nepalese Civil War
Wikipedia - Unified Communist Party of Nepal (Maoist)
Basu, Sukumar. 2003. "People's War : Threat to Nepal's National Security". (file PDF)
Kareem, P. Abdul. "Growth, Development and Poverty in India and Nepal". (file PDF)