FAUNA       SEJARAH       HIBURAN    •     Cari Artikel →

Perang Sipil Sudan, Perang Saudara Terpanjang di Afrika (bagian 2)




Anggota SPLA (Sudan Selatan) yang sedang
bergerak menembus hutan. (Sumber)


Sambungan dari bagian 1.


FASE DAMAI SEMENTARA (1973 - 1982)

Usai berakhirnya perang sipil fase pertama, kondisi Sudan perlahan tapi pasti mulai kembali kondusif. Wilayah selatan juga mulai mendapatkan sejumlah kebebasan & kelonggaran yang selama ini tidak mereka dapat saat perang sipil masih meletus. Momen penanda tanganan Perjanjian Addis Ababa pada tanggal 27 Maret 1972 juga sempat diperingati sebagai hari raya nasional dengan nama "Hari Persatuan Nasional".

Momen damai yang terjadi di Sudan sayangnya tidak berlangsung lama. Tanda-tanda bahwa konflik sipil akan kembali timbul bisa dikatakan sudah bisa tercium ketika pada tahun 1978, ditemukan cadangan minyak dalam jumlah besar di kawasan Bentiu, Sudan Selatan. Penemuan cadangan minyak itu lalu diikuti dengan upaya dari presiden Sudan, Gaafar Nimeiry, untuk mengeksploitasinya secara sepihak. Keinginan Presiden Nimeiry jelas menuai rasa tidak suka dari kubu Sudan Selatan yang juga ingin mendapatkan keuntungan dari aktivitas pengilangan minyak di kawasan tersebut.

Kontroversi yang terjadi selama fase damai sementara di Sudan belum berhenti sampai di situ. Pasca disahkannya Perjanjian Addis Ababa, banyak pihak di Sudan Utara yang sebenarnya tidak puas akan perjanjian tersebut. Seiring waktu, pihak-pihak yang menentang Perjanjian Addis Ababa berhasil mendapatkan posisi yang semakin kuat dalam tubuh pemerintahan pusat Sudan. Buntutnya, mereka pun mulai menekan Presiden Nimeiry untuk mengabaikan Perjanjian Addis Ababa & menjalankan hukum Islam secara sepihak ke seluruh Sudan.

Tahun 1983, Presiden Nimeiry akhirnya benar-benar menjalankan peraturan berbasiskan hukum Islam sebagai peraturan nasional bagi seluruh wilayah Sudan. Keputusan Presiden Nimeiry tersbeut tidak hanya menuai kontroversi dari kubu selatan yang hanya memiliki minoritas pemeluk Islam di wilayahnya, tapi juga dari sesama penganut Islam di utara. Buntutnya, Kubu Sudan Selatan di bawah pimpinan Kolonel John Garang da Mabior pun mendirikan kelompok bersenjata baru yang bernama Sudan People's Liberation Army (SPLA; Tentara Pembebasan Rakyat Sudan) dengan kelompok Sudan People's Liberation Movement (SPLM; Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan) sebagai sayap politiknya.



BERJALANNYA PERANG

Kembalinya Sudan Selatan ke Jurang Peperangan

Tentara-tentara pemerintah Sudan
yang sedang beristirahat. (Sumber)
Tahun 1983 alias tidak lama setelah Presiden Nimeiry mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional, kelompok SPLA memulai aksi perlawanan bersenjatanya. Hal yang menarik adalah kendati berbasis di Sudan Selatan, John Garang mengklaim bahwa kelompoknya mewakili aspirasi seluruh rakyat Sudan - termasuk komunitas di utara. John Garang lebih lanjut mengklaim bahwa kebijakan kontroversial Nimeiry-lah yang memicu perpecahan di Sudan.

Tahun 1986, pemilihan umum dilangsungkan di seluruh Sudan untuk mendapatkan pemerintahan demokratik Sudan yang baru pasca lengsernya rezim Nimeiry setahun sebelumnya akibat kudeta. Tak lama kemudian, pemerintahan terpilih Sudan yang baru - difaslitasi oleh Mesir & Libya - memulai perundingan damai dengan petinggi SPLA. Dalam perundingan itu, pihak SPLA setuju untuk berhenti mengangkat senjata bila pemerintah Sudan berhenti memasukkan hukum Islam ke dalam UU nasional Sudan & mengakhiri masa "darurat nasional" yang membuat militer Sudan bisa leluasa melakukan aksi-aksi kekerasan pada sipil dengan dalih menjaga keamanan.

Perundingan damai antara pemerintah Sudan dengan SPLA sempat terganggu setelah pada tahun 1989, muncul lagi kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok beraliran religius bernama National Islamic Front (NIF; Front Islamis Nasional). Pemerintahan baru Sudan yang didominasi oleh NIF sepakat untuk melanjutkan perundingan, namun menolak persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh SPLA. Sebagai akibatnya, upaya perundingan pada periode ini pun hanya membawa sedikit perubahan.

Rakyat di Sudan Selatan yang mengungsi
untuk menghindari perang. (Sumber)
Di tahun yang kurang lebih bersamaan, pemerintahan Sudan yang didominasi oleh NIF & dipimpin oleh Kolonel Omar Hassan al-Bashir sepakat untuk mengizinkan otoritas PBB & AS masuk ke wilayah Sudan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kebijakan pemerintah Sudan ini sedikit membawa angin segar bagi rakyat Sudan karena kendati upaya penyelesaian konflik belum menemukan titik terang, masuknya bantuan kemanusiaan dari luar sedikit meringankan nasib mereka. Sayang, aliran bantuan kemanusiaan dari AS ke Sudan terhenti pada tahun 1991 karena dalam Perang Teluk di tahun yang sama, pemerintah Sudan menyatakan dukungannya pada Irak - musuh pasukan koalisi pimpinan AS dalam perang tersebut.

Hingga tahun 1989, kubu SPLA sudah menguasai wilayah-wilayah penting di Sudan Selatan seperti Ekuatorial, Bahr-al-Ghazal, & Nil Atas. Pihak pemerintah pusat Sudan di lain pihak menguasai sejumlah kota besar di Sudan Selatan seperti Juba, Wau, & Makal. Selama konflik, angkatan bersenjata milik pemerintah Sudan banyak mengandalkan sisa-sisa persenjataan dari Uni Soviet & belakangan mendapatkankan suplai persenjataan baru dari Cina, sementara SPLA mengandalkan suplai persenjataan dari Israel & tetangga-tetangga Sudan di selatan seperti Uganda, Ethiopia, & Eritrea. Di tahun 1996, SPLA juga dikabarkan menerima bantuan persenjataan dari AS.


Terpecahnya SPLA & Timbulnya Front Perang Baru

Situasi di garis depan relatif tak berubah sebelum pada tahun 1991, timbul konflik internal dalam tubuh SPLA di mana sejumlah anggota SPLA yang kelak dikenal sebagai kelompok SPLA-Nasir melakukan upaya pemberontakan untuk melengserkan John garang dari tampuk kepemimpinan SPLA. Tak lama kemudian, muncul lagi 2 kelompok pecahan baru dalama tubuh SPLA yang masing-masing dipimpin oleh W. N. Bany & K. K. Bol. Kelompok-kelompok pecahan itu lalu melebur menjadi kelompok pemberontak baru yang bernama SPLA-United (SPLA-Bersatu) & menjadi rival baru bagi kelompok SPLA pimpinan John Garang.

Peta lokasi dari Khartoum,
ibukota Sudan. (Sumber)
Situasi perpecahan dalam tubuh SPLA itu tak disia-siakan oleh kubu pemerintah Sudan. Hasilnya, melalui suatu serangan yang terkoordinasi, tentara pemerintah Sudan yang dibantu milisi-milisi lokal pro-pemerintah berhasil merebut benteng penting milik SPLA di kota Torit pada tahun 1992. Dari luar wilayah Sudan sendiri, perpecahan dalam tubuh SPLA membuat kelompok tersebut kehilangan kepercayaan dari negara-negara Barat yang selama ini menaruh simpati atas perjuangan bersenjata mereka.

Tahun 1995, muncul kelompok anti-pemerintah baru bernama National Democratic Alliance (NDA; Aliansi Demokratik Nasional) yang anggotanya terdiri dari partai-partai oposisi & kelompok etnis di Sudan Utara yang tidak menyukai pemerintahan pusat. Terbentuknya NDA membuat perang sipil di Sudan jadi semakin kompleks karena kemunculan NDA membuka front perang baru di Sudan sehingga perang sipil di Sudan pun berubah menjadi konflik 3 kubu : Sudan Tengah (pemerintahan pusat Sudan), Sudan Selatan (SPLA), & Sudan Timur Laut (NDA).

Masih di tahun 1995, PBB juga menjatuhkan sangsi kepada Sudan menyusul tuduhan bahwa pemerintah Sudan terlibat dalam upaya pembunuhan pemimpin Mesir, Husni Mubarak. 3 tahun kemudian alias tahun 1998, AS menyerang sebuah pabrik kimia di ibukota Sudan, Khartoum, dengan tuduhan bahwa pabrik kimia tersebut digunakan oleh kelompok Al-Qaeda untuk mengembangkan senjata kimia. Kebetulan sejak tahun 1991, Osama selaku pemimpin Al-Qaeda sendiri memang dikabarkan sempat bermukim di Sudan. Namun pemerintah Sudan menyangkal tuduhan tersebut & mengklaim bahwa pabrik kimia tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan terorisme.


Berakhirnya Perang & Lepasnya Sudan Selatan

Lepas dari semakin kompleksnya perang sipil di Sudan, upaya-upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai terus dilakukan. Bulan Januari 2002, gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA akhirnya tercapai & Sudan Selatan kembali menikmati periode damai. Usai tercapainya gencatan senjata, perundingan-perundingan damai untuk menentukan nasib Sudan Selatan pun terus dilakukan. Konflik-konflik skala kecil di sejumlah wilayah di Sudan Selatan memang masih terjadi selama proses perundingan berlangsung, namun untungnya tidak sampai mengganggu proses perundingan antara pihak-pihak yang bertikai.

John Garang, pemimpin dari SPLA, saat
menandatangani perjanjian damai. (Sumber)
Masih di tahun 2002, relasi antara pemerintah Sudan & Uganda juga mulai membaik. Selama ini kedua negara tersebut memang memiliki hubungan yang kurang baik karena selama perang sipil kedua di Sudan meletus, Uganda memberikan dukungannya kepada SPLA. Kebijakan pemerintah Uganda tersebut membuat Sudan marah sehingga mereka balik mendukung kelompok pemberontak Lord's Resistance Army (LRA; Tentara Perlawanan Tuhan) di tanah Uganda. Namun dengan membaiknya hubungan kedua negara, dukungan pada masing-masing kelompok pemberontak pun terhenti. Bahkan presiden Uganda juga ikut serta dalam proses perdamaian di Sudan dengan cara menjadi mediator dalam sebuah pertemuan antara pemerintah Sudan dengan SPLA di bulan Juli 2002.

Setelah perundingan demi perundingan terus dilakukan antara pemerintah pusat Sudan dengan SPLA, sebuah perjanjian damai akhirnya bisa dicapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika timur. Ada beberapa poin penting dalam perjanjian damai tersebut : referendum akan dilakukan pada tahun 2011 untuk menentukan apakah wilayah tersebut tetap menjadi wilayah Sudan atau merdeka, pembagian hasil penjualan minyak akan dibagi rata antara wilayah Utara & Selatan, & Sudan Selatan tidak lagi diwajibkan menerapkan hukum Islam. Dicapainya perjanjian damai tersebut sekaligus mengakhiri fase II dari perang sipil Sudan.

Perang sipil Sudan adalah perang sipil terpanjang di Afrika - bahkan mungkin dunia - karena jika waktu berlangsungnya kedua fase perang ini diakumulasikan, perang ini berlangsung selama 40 tahun lebih. Akibat perang ini, lebih dari 2 juta rakyat Sudan harus kehilangan nyawa, sementara jumlah mereka yang harus kehilangan harta benda & tempat tinggal juga tak kalah banyak. Selama konflik, kedua belah pihak juga dilaporkan merekrut anak-anak sebagai tentara. Menyusul perjanjian damai yang dicapai di tahun 2005, muncul perintah untuk mengeluarkan anak-anak tersebut dari ketentaraan & mengirim mereka kembali ke tempat asalnya.



KONDISI PASCA PERANG

Foto yang menampilkan kebakaran di suatu
desa di Sudan Selatan akibat serangan
kelompok milisi setempat. (Sumber)
Bulan Januari 2011, referendum untuk menentukan nasib Sudan Selatan akhirnya dilaksanakan. Hasilnya, lebih dari 90 % rakyat Sudan Selatan menginginkan kemerdekaan sehingga wilayah tersebut pun siap dimerdekakan sebagai negara republik pada tanggal 9 Juli 2011 dengan Salva Kiir Mayardit sebagai presidennya. Hal-hal lain semisal bagaimana kelak pembagian hasil keuntungan pengilangan minyak antara pihak Utara dengan Selatan diharapkan bisa terselesaikan dalam waktu dekat.

Masalah terbesar yang membayangi dari Sudan Selatan adalah masih belum stabilnya kondisi keamanan setempat akibat konflik-konflik skala kecil antara pasukan Sudan Selatan (SPLA) melawan milisi-milisi lokal yang anti SPLA sehingga muncul kekhawatiran Sudan Selatan akan menjadi negara baru yang gagal menjamin keamanan & kemakmuran rakyatnya. Konflik juga timbul di wilayah Sudan Utara, khususnya di wilayah Darfur yang oleh PBB disebut-sebut sebagai salah satu bencana kemanusiaan terparah di abad ke-21. Semoga saja bisa segera ditemukan solusi bersama untuk mengakhiri konflik di masing-masing wilayah karena perang sipil yang sudah berlangsung selama puluhan tahun seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan mereka yang bertikai mengenai dampak negatif dari perang yang berkepanjangan.  -  © Rep. Eusosialis Tawon



RINGKASAN PERANG FASE II

1. Waktu & Lokasi Pertempuran
    - Waktu : 1983 - 2005
    - Lokasi : Sudan Selatan, sebagian wilayah Sudan Utara

2. Pihak yang Bertempur
    (Negara)  -  Sudan
    (Grup)  -  milisi pro-Sudan
          melawan
    (Grup)  -  SPLA

3. Hasil Akhir
    - Perang berakhir tanpa pemenang
    - Merdekanya Sudan Selatan berdasarkan hasil referendum di tahun 2011

4. Korban Jiwa
    Sekitar 1,9 juta



REFERENSI

Crawfurd - Sudan Timeline
GlobalSecurity.org - Sudan People's Liberation Army (SPLA)
GlobalSecurity.org - Sudan - Second Civil War
Wikipedia - Second Sudanese Civil War
Wikipedia - Southern Sudan
Wikipedia - Sudan
Wikipedia - Sudan People's Liberation Army/Movement


         

COBA JUGA HINGGAP KE SINI...

1 komentar:

  1. lengkap banget ulasannya..
    memang bangsa2 di afrika masih banyak yang perang saudara... kita mesti bersyukur walaupun negara kita sendiri juga perkembangannya tidak terlalu pesat

    BalasHapus




Tamu yang baik selalu meninggalkan jejak sebelum pergi. Jadi, silakan tinggalkan komentar anda mengenai artikel ini selama tidak mengandung unsur spam, provokasi SARA, & kata-kata kasar. Komentar yang baru dibuat tidak akan langsung muncul karena akan diperiksa terlebih dahulu.

Jika anda tertarik untuk mencetak / menyimpan artikel ini, silakan menuju "Pusat Logistik" yang terletak di bagian kanan halaman ini.

Baca aturan pakai. Jika kebingungan berlanjut, tinggalkan pesan di kotak komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.