Biafra seperti yang terlihat pada peta. (Sumber)

Nigeria. Itulah nama dari sebuah negara yang terletak di Afrika barat. Negara yang juga populer dengan kehebatan tim sepak bolanya tersebut sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu negara termakmur & terpadat penduduknya di Afrika. Namun di balik kelebihannya, Nigeria juga memiliki sisi gelap karena negara tersebut dibelit oleh kesenjangan sosial ekonomi, atmosfer politik yang tidak stabil, & relasi antar etnis yang rawan konflik. Akibat hal-hal negatif itu pula, sebagian penduduk Nigeria sempat memberontak untuk membentuk sebuah negara baru yang bernama "Biafra".

Biafra atau nama resminya Republik Biafra adalah sebuah negara pecahan Nigeria yang berlokasi di Nigeria bagian tenggara. Nama "Biafra" berasal dari Teluk Biafra yang terletak di pesisir tenggara Nigeria. Keberadaan Biafra tidak bertahan lama karena sesudah pendiriannya di tahun 1967, negara tersebut langsung terlibat perang dengan pemerintah pusat Nigeria yang berakhir dengan kekalahan Biafra & masuknya kembali wilayah tersebut sebagai bagian dari Nigeria di tahun 1970. Walaupun sudah lama runtuh, upaya komunitas pro-Biafra untuk mewujudkan negaranya sendiri masih tetap berlangsung hingga sekarang.



SEJARAH PRA-BIAFRA (SEBELUM TAHUN 1967)

Sebagai Bagian dari Koloni Inggris

Berdasarkan komposisi etnis mayoritasnya, Nigeria terbagi menjadi 3 zona utama : zona utara yang didominasi oleh etnis Hausa & Fulani, zona barat yang didominasi oleh etnis Yoruba, & zona timur (cikal bakal wilayah Biafra) yang didominasi oleh etnis Igbo. Selain 4 etnis utama tadi, ada juga ratusan etnis minoritas lain yang menghuni wilayah Nigeria. Hubungan antar etnis sendiri bisa dikatakan tidak terlalu harmonis karena dalam sejarahnya, etnis-etnis tersebut tidak jarang mereka terlibat konflik satu sama lain.

Sejak akhir abad ke-18, Inggris menjadikan Nigeria sebagai wilayah jajahannya. Di awal abad ke-19, Nigeria dibagi menjadi 2 wilayah administratif : Nigeria Utara & Nigeria Selatan. Di Nigeria Utara, para penguasa lokal (emir) setempat mendapat kebebasan berkuasa sesuai dengan tradisi komunitasnya selama mereka mau bekerja sama dengan Inggris. Sementara di Nigeria Selatan, ruang gerak para penguasa lokal lebih terbatas sehingga orang-orang Inggris pun bisa melakukan aktivitasnya secara langsung di sini dengan lebih leluasa & kontak langsung dengan penduduk lokal jadi lebih sering terjadi.

Peta dari Nigeria saat masih dijajah Inggris. (Sumber)

Perbedaan metode pendekatan & pemerintahan yang dilakukan oleh Inggris pada akhirnya membuat Nigeria terbelah menjadi 2 wilayah yang berbeda dalam hal sosial budaya. Jika daerah utara penduduknya cenderung feodal & kolot, maka penduduk daerah selatan memiliki pola pikir yang lebih kebarat-baratan. Penduduk daerah selatan juga mulai banyak yang menganut Kristen, sementara daerah utara tetap didominasi oleh penganut Islam karena adanya perjanjian antara pihak kolonial dengan emir-emir setempat untuk tidak melakukan misi penginjilan di sana. Dari segi kemakmuran & pendidikan, penduduk daerah selatan juga lebih maju ketimbang utara.

Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, gerakan nasionalisme mulai tumbuh di Nigeria. Partai-partai politik dengan latar belakang etnis mulai bermunculan sehingga aktivitas politik berbau sentimen kedaerahan pun jadi semakin dominan di Nigeria. Fenomena tersebut turut andil dalam menimbulkan keretakan di tubuh kabinet daerah koloni Nigeria yang memuncak menjadi kerusuhan di Kano, Nigeria utara. Kendati demikian, perundingan-perundingan untuk menentukan masa depan Nigeria tetap dijalankan di mana hasilnya, Nigeria merdeka sebagai negara federal pada tahun 1960.


Sebagai Bagian dari Negara Muda Nigeria

Usai merdekanya Nigeria, sentimen kedaerahan yang selama ini mewarnai panggung politik Nigeria tidak lantas pudar, tapi justru malah semakin parah. Antara tahun 1963 - 1965 contohnya, terjadi gelombang kerusuhan di Nigeria tengah oleh etnis minoritas Tiv. Tahun 1964, muncul masalah baru setelah beredarnya tuduhan bahwa hasil pemilu nasional yang diadakan di tahun tersebut sudah manipulasi. Hal tersebut lantas merambat pada timbulnya perang dingin antara presiden dengan perdana menteri setelah presiden menolak untuk mengangkat perdana menteri terpilih.

Rombongan pengungsi etnis Igbo. (Sumber)

Krisis politik yang melanda Nigeria lantas berujung pada timbulnya kudeta militer pada bulan Januari 1966. Hampir semua tentara pelaku kudeta tersebut berasal dari Nigeria timur (Igbo), sementara sebagian besar politikus korban kudeta yang dibunuh & dipenjara umumnya berasal dari Nigeria utara & barat. Kudeta militer berbumbu etnis tersebut lantas memunculkan rasa dendam dari etnis rival yang berujung pada kudeta balasan di bulan Juni 1966. Kali ini, pelaku kudeta tersebut adalah tentara-tentara dari Nigeria utara, sementara korban-korban kudeta umumnya berasal dari Nigeria timur.

Kudeta balasan yang timbul jadi berbuntut panjang karena sebagai akibat dari buruknya koordinasi & masih tingginya sentimen kebencian antar etnis, timbul vandalisme & pembantaian massal di Nigeria utara pasca kudeta. Mereka yang menjadi korban umumnya adalah orang-orang etnis Igbo yang mendiami Nigeria utara. Fenomena tersebut lantas menimbulkan ketakutan di antara penduduk etnis Igbo, khususnya kepada pemerintah pusat karena adanya dugaan kuat bahwa peristiwa pembantaian massal tersebut didukung oleh pemerintahan militer yang sedang didominasi oleh orang-orang Nigeria utara.

Semakin berlarut-larutnya situasi keamanan di Nigeria lantas memunculkan ide di antara komunitas Igbo bahwa mendirikan negara sendiri adalah solusi paling ideal untuk menjamin keamanan komunitas mereka. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, pemerintah Nigeria sebenarnya sempat mengundang perwakilan Nigeria timur untuk berunding di Aburi, Ghana, di bulan Januari 1967. Namun menyusul perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan hasil perundingan tersebut, daerah federasi Nigeria timur lantas memutuskan untuk memerdekakan diri pada tanggal 30 Mei 1967 dengan nama resmi "Republik Biafra" dengan Enugu sebagai ibukotanya.

Bendera Republik Biafra. (Sumber)

BIAFRA SEBAGAI "NEGARA" (1967 - 1970)

Pasca deklarasi kemerdekaannya, Biafra mendapatkan pengakuan diplomatik dari Haiti & negara-negara Afrika seperti Gabon, Pantai Gading, Tanzania, & Zambia. Pemerintah pusat Nigeria sendiri tidak mengakui kemerdekaan Biafra, salah satunya karena daerah tersebut adalah daerah penghasil minyak yang sangat penting bagi perekonomian Nigeria. Maka, hanya dalam waktu kurang dari seminggu setelah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh otoritas Biafra, pemerintah pusat Nigeria mulai mengerahkan militer untuk membubarkan paksa pemerintahan Biafra sehingga pecahlah perang saudara Nigeria.

Pemerintah Biafra sendiri sadar akan kemungkinan Nigeria menempuh jalur militer. Untuk mengantisipasinya, Biafra pun membentuk angkatan militernya sendiri. Kekuatan militer Biafra sendiri bisa dibilang kalah jauh dibandingkan dengan militer Nigeria karena jumlah personil & kualitas persenjataan yang kalah jauh. Namun, militer Biafra memiliki keunggulan berupa motivasi lebih karena mereka berperang di tanah airnya sendiri. Dalam perkembangannya, militer Biafra juga mendapatkan bantuan dari Israel, Spanyol, Perancis, Portugal, & tentara-tentara sewaan dari luar negeri.

Kembali ke medan konflik. Awalnya pasukan Nigeria berada di atas angin di mana lewat serangan dari utara & selatan (front laut) yang mereka lancarkan, pasukan Nigeria berhasil menduduki daerah sekitar Enugu, ibukota dari Biafra. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama setelah pada permulaan bulan Agustus 1967, pasukan Biafra melancarkan serangan balasan ke arah barat untuk mengurangi tekanan dari militer Nigeria & mengintimidasi pemerintah pusat Nigeria yang berada di ibukota Lagos, Nigeria barat daya.

Tentara Biafra yang sedang berpatroli. (Sumber)

Pasca penyerbuan yang dilancarkan ke arah barat, daerah Nigeria selatan bagian tengah kini berada di tangan Biafra. Tanggal 19 September 1967, petinggi militer Biafra lantas mendeklarasikan berdirinya negara boneka bernama Republik Benin di daerah tersebut dengan tujuan menjadikan daerah tersebut sebagai zona pemisah (buffer zone) antara Biafra & wilayah Nigeria bagian barat. Namun, umur dari republik tersebut tidak bertahan lama setelah pada tanggal 20 September 1967, pasukan Nigeria berhasil merebut kembali daerah Nigeria selatan bagian tengah.

Sukses merebut kembali Nigeria selatan bagian tengah, militer Nigeria kini bersiap untuk melancarkan gelombang invasi baru ke Biafra. Keinginan tersebut akhirnya terlaksa pada bulan Oktober 1967 lewat serangkaian serangan yang dilancarkan dari arah Delta Niger. Namun, gigihnya perlawanan dari pasukan Biafra membuat serangan tersebut harus berakhir dengan kegagalan di mana jumlah korban tewas atau hilang di pihak Nigeria mencapai ribuan jiwa. Namun, pihak Nigeria masih bisa sedikit tersenyum karena masih di bulan yang sama, pasukan Nigeria sukses menduduki kota-kota pantai Biafra sehingga akses Biafra ke laut pun jadi tertutup.

Awal tahun 1968, Biafra untuk pertama kalinya mencetak mata uang mereka sendiri yang diberi nama "pound Biafra". Pencetakan itu sendiri dilakukan sebagai solusi atas kebijakan baru pemerintah Nigeria untuk mengganti mata uangnya - kebijakan yang diduga merupakan bagian dari upaya pemerintah Nigeria untuk memiskinkan komunitas Biafra.

Awalnya hanya ada 2 nilai nominal pound Biafra yang dicetak : 1 pound & 5 shilling. Setahun kemudian, Biafra merilis 4 nominal baru : 5 pound, 10 pund, 5 shilling, & 10 shilling. Sebagai akibat dari minimnya aktivitas pertukaran mata uang Biafra dengan mata uang asing, mata uang pound Biafra hanya bisa dipakai di dalam Biafra.

Gambar 2 sisi dari uang pound Biafra senilai 1 pound. (Sumber)

Di medan konflik sendiri, perang mulai memasuki fase kebuntuan di tahun 1968. Militer Nigeria lantas mengakalinya dengan melakukan blokade & menutup semua akses Biafra ke dunia luar. Akibatnya, penduduk Biafra mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok & kelaparan massal pun mulai timbul.

Situasi tersebut lantas mulai menarik simpati dunia internasional. Bantuan kemanusiaan dari luar Nigeria pun mulai berdatangan ke Biafra, namun muncul kecaman dari organisasi kemanusiaan Eropa yang mengklaim bahwa pemerintah Nigeria mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan. Mereka juga menuding kalau aparat Nigeria menyerang para pekerja kemanusiaan yang beroperasi di Biafra.

Memasuki tahun 1969, Biafra mendirikan angkatan udaranya sendiri. Jumlah & jenis pesawat yang dimiliki oleh angkatan udara Biafra sendiri bisa dibilang tidak seberapa karena minimnya dana & fasilitas yang mereka miliki. Kendati demikian, dalam praktiknya pesawat-pesawat pembom Biafra yang umumnya merupakan pesawat tipe MFI-9B yang dimodifikasi tersebut cukup merepotkan & mengejutkan pihak musuh yang tidak menyangka kalau Biafra bisa melancarkan serangan dari udara. Untuk mencegah pihak musuh menembak jatuh pesawat Biafra, pilot-pilot Biafra tidak menggunakan komunikasi radio & hanya menerbangkan pesawatnya pada pagi atau sore hari.

Pesawat Biafra yang sedang melakukan pemboman. (Sumber)

RUNTUHNYA BIAFRA & KELANJUTANNYA (SEJAK TAHUN 1970)

Lepas dari semakin bervariasinya kekuatan militer Biafra, militer Nigeria masih tetap menjadi pihak yang dominan di medan perang. Bulan Desember 1969 misalnya, serangan dari pasukan Nigeria sukses membelah wilayah Biafra yang masih tersisa menjadi 2. Sebulan kemudian alias pada bulan Januari 1970, lewat serangan besar-besaran dari arah utara & selatan, kota-kota penting Biafra yang masih tersisa jatuh ke tangan pasukan Nigeria. Dengan demikian, riwayat Republik Biafra pun tamat & perang saudara Nigeria berakhir di tahun yang sama dengan kemenangan pemerintah Nigeria.

Perang saudara Nigeria yang berlangsung di tanah Biafra & sekitarnya mengakibatkan 3 juta orang kehilangan nyawa di mana mayoritasnya berasal dari etnis Igbo. Sebagian besar korban tersebut meninggal bukan karena senjata, tapi karena penyakit & bencana kelaparan yang diakibatkan oleh blokade militer Nigeria. Hingga puluhan tahun sesudah perang, mereka yang ikut merasakan bencana kelaparan tapi tetap hidup menderita gangguan-gangguan fisik semisal diabetes & hipertensi sebagai dampak jangka panjang dari malnutrisi yang mereka derita semasa perang saudara masih berlangsung.

Nasib etnis Igbo selaku etnis utama penyusun Biafra sendiri tidak juga membaik. Konflik antar etnis yang melibatkan etnis Igbo masih kerap timbul. Saat pembantaian etnis Igbo di tahun 1966 meletus, banyak etnis Igbo di luar Nigeria timur (Biafra) yang kabur meninggalkan rumah & harta bendanya sehingga mereka selanjutnya harus bertahan hidup dengan kondisi seadanya. Di lain pihak, mereka yang tinggal di Nigeria timur & kehilangan harta bendanya akibat perang hanya mendapatkan ganti rugi yang rendah. Fenomena tersebut lantas memunculkan opini di antara komunitas Igbo bahwa pemerintah Nigeria masih berusaha mengekang hak-hak mereka.

Demonstrasi pro-Biafra di bulan November 2012. (Sumber)

Walaupun keberadaan Republik Biafra berhasil dihancurkan, semangat orang-orang pro-Biafra merdeka tidak lantas surut. Tahun 1999, seorang simpatisan kemerdekaan Biafra mendirikan organisasi baru bernama Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB; Gerakan Perwujudan Negara Berdaulat Biafra).

MASSOB menyatakan bahwa mereka hanya akan mengusahakan pendirian Biafra lewat jalur damai, namun pemerintah Nigeria menuduh kalau MASSOP juga terlibat dalam tindak kekerasan. Pada akhirnya, hanya waktu yang akan membuktikan apakah negara Biafra merdeka bisa kembali berdiri, atau tetap hanya akan menjadi angan-angan belaka.  -  © Rep. Eusosialis Tawon



BIODATA "NEGARA"

Nama resmi : Republic of Biafra
Tahun aktif : 1967 - 1970
Ibukota : Enugu
Bentuk pemerintahan : republik
Luas wilayah : 77.306 km persegi
Mata uang : pound Biafra
Bahasa nasional : Inggris



REFERENSI

Africa Masterweb - The Nigerian Civil War, Causes....
allAfrica - Nigeria: Massob/Police Clash
BBC News - Reopening Nigeria's civil war wounds
Kwenu - Biafran Babies
NYTimes.com - More Obesity Seen Among Nigerians....
PJ Symes - The Bank Notes of Biafra
Wikipedia - Biafra
Wikipedia - Nigerian Civil War
Wikipedia - Republic of Benin (1967)